Dalam seminar yang dihadiri jajaran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Jakasa, Pengacara Negara (JPN) se-Bali di Prime Hotel Sanur, narasumber menyoroti pentingnya penerapan Business Judgment Rule dalam sistem perbankan modern.

Dalam paparannya, ia menekankan bahwa transaksi perbankan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan

Di era modernisasi dan globalisasi, sistem perbankan harus terus berinovasi untuk meningkatkan kenyamanan, kecepatan, dan aksesibilitas transaksi bagi nasabah. Perbankan digital memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Oleh karena itu, sistem keamanan perbankan harus semakin diperkuat agar dapat melindungi nasabah dari ancaman siber dan peretasan (cyber attack).

Keamanan transaksi menjadi prioritas utama dalam industri perbankan digital. Bank harus memastikan sistem teknologi informasi yang digunakan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Risiko peretasan dan pencurian data dapat berdampak pada kepercayaan nasabah dan berpotensi memicu bank run atau kepanikan massal dalam dunia perbankan.

BPD Bali memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan nasabah, terutama mereka yang berasal dari sektor ekonomi mikro.

Perlindungan terhadap tabungan, simpanan, serta aset jaminan pinjaman harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Ketut, sebagai salah satu narasumber, menegaskan bahwa keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam sistem perbankan sangat penting, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi.

JPN dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) serta menangani sengketa perbankan, baik dalam ranah hukum perdata maupun tata usaha negara.

Dengan adanya kebijakan pengetatan anggaran pemerintah, perbankan diharapkan mampu berinovasi dalam menciptakan produk unggulan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Pengetatan anggaran ini bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian melalui berbagai proyek strategis yang dikerjakan oleh pihak swasta guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan negara.

Sebagai penutup, sistem perbankan ke depan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi nasional.

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keamanan dalam transaksi digital, perbankan Indonesia dapat terus berkembang dalam era modern dan digital ini.