Pjs Bupati Bangli, I Made Rentin memimpin Rapat Paripurna untuk menyampaikan jawaban Pemerintah Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bangli mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. 

Sidang berlangsung di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Bangli, dihadiri oleh 26 anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan pimpinan perangkat daerah.

Dalam rapat tersebut, tiga fraksi menyampaikan pemandangan umum mereka. Fraksi Restorasi Raya menyoroti pentingnya komitmen Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta perlunya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk aspirasi DPRD. 

Fraksi Partai Golkar mengkritik tarif PDAM yang tinggi, menyatakan bahwa daya beli masyarakat belum mengalami peningkatan signifikan, sehingga tarif harus ditinjau kembali. 

Sementara itu, Fraksi PDIP memberikan apresiasi terhadap capaian positif Pemerintah Daerah dalam pengelolaan RAPBD 2025, seperti peningkatan pendapatan daerah dan pengalokasian anggaran untuk pelayanan dasar.

I Made Rentin mengucapkan terima kasih atas masukan dari fraksi-fraksi dan menegaskan bahwa akses air bersih dengan tarif terjangkau adalah prioritas penting.

Namun, ia menekankan perlunya kajian mendalam terkait subsidi untuk PDAM dalam APBD 2025, guna memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak membebani alokasi anggaran sektor lain yang juga penting.

Dalam hal pembangunan infrastruktur pelayanan publik, Bupati Rentin menjelaskan bahwa sebagian besar pendanaan berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari provinsi dan kabupaten lain. 

Proyek besar seperti pembangunan Bangli Sport Center (BSC) dan beberapa infrastruktur lainnya dibiayai melalui BKK, dengan peruntukan khusus yang tidak dapat dialihkan ke program lain. 

Pembangunan Bangli Sport Center ini menjadi salah satu aspirasi generasi milenial yang diharapkan segera terwujud.

Menanggapi masukan tentang status tenaga PTT dan tenaga kontrak untuk diusulkan menjadi PPPK, 

Pemerintah Kabupaten Bangli menyadari pentingnya kesejahteraan tenaga honorer. 

Sejak 2021, telah dilakukan rekrutmen CPNS dan PPPK secara bertahap, dengan total pengangkatan 64 orang CPNS dan 583 orang PPPK hingga 2024. 

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki status dan kesejahteraan tenaga honorer.

Terkait dengan RSUD Bangli, Rentin menjelaskan bahwa rumah sakit ini telah mengalami pembenahan menyeluruh. 

Dalam waktu kurang dari tiga setengah tahun, RSUD Bangli telah bertransformasi menjadi lebih baik, memenuhi standar RSU tipe B Pendidikan Utama.

Upaya ini bertujuan untuk menjadikan RSUD Bangli sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh masyarakat Bangli.

Pjs Bupati Rentin juga mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan atas dukungan mereka terhadap langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah.

Ia berharap program yang belum selesai tahun ini dapat dilanjutkan pada tahun mendatang dan mengapresiasi pencapaian Kabupaten Bangli selama tiga tahun terakhir, baik dari segi kinerja pemerintah maupun pengelolaan anggaran.

Rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mengelola anggaran dengan efektif dan berkeadilan, serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dengan dukungan dari berbagai fraksi, diharapkan Kabupaten Bangli dapat terus maju dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.