Provinsi Bali terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meningkatkan konsumsi dan investasi melalui diversifikasi investasi serta realisasi investasi berkualitas. 

Hal ini menjadi topik utama dalam kegiatan Diseminasi Perkembangan Perekonomian Terkini Provinsi Bali, yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada 14 Januari 2025.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mengungkapkan bahwa pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,43%, dan diprakirakan berada dalam rentang 5,1-5,8% untuk keseluruhan tahun 2024. 

Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi nasional yang berada di kisaran 4,7-5,5%. Capaian ini terutama didorong oleh kinerja sektor pariwisata yang kuat.

Namun, Erwin menekankan bahwa untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut, Bali perlu melakukan diversifikasi ekonomi. Sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan meliputi pertanian, infrastruktur, dan ekonomi kreatif.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyoroti tantangan utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan sektor. 

Konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang dominan di wilayah Sarbagita dan sektor pariwisata menjadi perhatian serius.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 perlu didukung oleh dua pilar utama.

“Yaitu Penguatan Kinerja Konsumsi Rumah Tangga. Dimana pengendalian inflasi, khususnya pada volatile food, melalui peningkatan produktivitas pertanian, kemudian efisiensi rantai pasok untuk menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga:
Bayi Perempuan Ditemukan di Garasi Rumah Warga Bangli

Selain itu, percepatan investasi berkualitas. Dimana pemerataan investasi di wilayah Bali Utara dan peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya tarik investasi.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, realisasi investasi di Bali terus mengalami peningkatan, terutama berkat minat investor asing. 

Namun, investasi masih terkonsentrasi di Kabupaten Badung. Untuk mengatasi ketimpangan ini, DPMPTSP mendorong percepatan penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) online melalui OSS di seluruh Bali.

Dally Ramdhan Sugandria, Senior Manager – Guidance & Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menyarankan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur. 

Skema ini memberikan banyak keuntungan, sepert, penyelesaian proyek yang lebih cepat, minimnya risiko pembengkakan biaya (cost overrun), peningkatan kualitas layanan publik dan tidak membebani APBN/APBD.

Dengan skema KPBU, pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Bali dapat tercapai, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.