Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menerima tim evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Bali dalam sebuah entry meeting yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Bangli. 

Tim BPKP yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila, melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun Anggaran 2025, dengan fokus khusus pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Sekda Bangli, Inspektur Kabupaten Bangli, pimpinan perangkat daerah terkait, serta tim dari BPKP Perwakilan Bali. 

Dalam kesempatan ini, Bupati Sedana Arta menekankan pentingnya evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Bangli, guna memastikan keselarasan kebijakan dan program Pemkab Bangli dengan kebijakan nasional yang digariskan oleh Pemerintah Pusat.

Bupati Sedana Arta menjelaskan bahwa sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN. 

“Pemerintah Pusat memiliki visi dan program-program yang harus dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, sementara Pemkab Bangli juga memiliki program-programnya sendiri.

Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita dapat menjalankan program-program tersebut secara efektif dan efisien,” ujar Bupati Sedana Arta.

Salah satu program strategis yang menjadi perhatian utama dalam evaluasi ini adalah pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap sangat krusial untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangli. 

Bupati Sedana Arta menyampaikan bahwa program ini membutuhkan anggaran yang besar serta dukungan penuh dari Pemkab Bangli untuk memastikan keberhasilannya. 

“Program MBG memerlukan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga kami sangat bersyukur evaluasi ini dilakukan sejak awal,” tambahnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila, mengungkapkan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari instruksi Presiden kepada BPKP Pusat untuk mengevaluasi draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025. 

Evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bali mencakup seluruh kabupaten/kota di Bali, tanpa mengambil sampel tertentu, dengan harapan dapat menyelaraskan program-program daerah dengan RPJMN, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan pariwisata.

Heru Tarsila berharap bahwa evaluasi yang dilakukan dapat memperkuat koordinasi antara BPKP dan pemerintah daerah, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga hasil evaluasi dapat memberikan dampak positif bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. 

“Melalui koordinasi yang intensif antara BPKP dan pemerintah daerah, diharapkan hasil evaluasi ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangli,” jelasnya.